Pada masa perang kemerdekaan, rakyat Indonesia dengan sukarela aktif membantu Angkatan Perang dalam perlindungan dan penyelamatan masyarakat, dalam bentuk organisasi yang disebut Organisasi Keamanan Daerah (OKD) atau Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR).

Pada Pemerintahan Parlementer tahun 1950 -1959, keberadaan OKD dan OPR masih tetap digunakan oleh aparat keamanan dan angkatan perang dalam membantu operasi penumpasan pemberontakan, dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1962 tentang Pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil, maka secara de jure dan de facto wadah organisasi Pertahanan Sipil telah resmi dibentuk.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 tanggal 12 Agustus 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Departemen Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri, maka keberadaan Hansip berada di bawah pembinaan Depdagri.

Keberadaan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari permasalahan yang timbul dan dihadapi sejakdi proklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban sesuai perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948 dibentuklah “Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon� pada tanggal 30 Oktober 1948. Detasemen ini diubah namanya menjadi “Detasemen Polisi Pamong Praja� berdasarkan surat perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 sebagai embrio dari kelahiran Polisi Pamong Praja. Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2/20 tanggal 3 Maret 1950. “Detasemen Polisi Pamong Praja� diubah menjadi “Kesatuan Polisi PamongPraja�, dan tanggal 3 Maret 1950, ini ditetapkan menjadi Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja. 10 tahun kemudian, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1960, Kesatuan Polisi Pamong Prajadi bentuk ditiap-tiap Daerah Tingkat I.

Pada tahun 1962, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 10 tahun 1962, tanggal 11 Juni 1962 nama “Kesatuan Polisi Pamong Praja� diubah menjadi “Pagar Baya�. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 “Kesatuan Pagar Baya� diganti namanya menjadi “Kesatuan Pagar Praja� dan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, “Kesatuan Pagar Praja� diubah lagi menjadi “Satuan Polisi Pamong Praja� sebagai perangkat wilayah.

Dengan tebitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum serta untuk penegakkan Peraturan Daerah, dibentuklah “Satuan Polisi Pamong Praja� di Provinsi maupun Kabupaten/Kota Administrasi diseluruh Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kinerja SATPOLPP maka diterbitkan peraturan pemerintah yang baru sebagai pedoman bagi SATPOLPP yang merupakan landasan hokum tupoksi dalam pelaksanaan tugasnya, yakni PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang �“SATUAN POLISI PAMONG PRAJA� �yang selanjutnya diperkuat oleh Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan Peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. � � � � �Tugas

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi adalah : �“Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain � serta perlindungan � masyarakat�.

B. � � � � � �Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain � serta perlindungan � masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain � serta perlindungan � masyarakat;
3. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain � serta perlindungan � masyarakat;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain � serta perlindungan � masyarakat;
5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain � serta perlindungan � masyarakat;
6. Pembinaan Satpol PP Kecamatan;
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Berkenaan Dengan Dokumen-Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, dapat dilihat sebagaimana berikut :

1. Restra SatPol PP Kab. Sukabumi Silahkan Klik � �

2. Renja SatPol PP Kab. Sukabumi Tahun 2017 �Silahkan Klik

3. IKU SatPol PP Kab. Sukabumi �Silahkan Klik

4. Perjanjian Kinerja SatPol PP Kab. Sukabumi 2017 �Silahkan Klik

Dokumen perencanaan dan keuangan daerah Satuan polisi pamong praja (satpol pp) Kabupaten Sukabumi